Konflik Kamboja

Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Indo Cina yang dulu merupakan bekas jajahan Perancis. Pada masa Perang Dunia II, Kamboja dikuasai oleh Jepang. Pasca PD II, Kamboja kembali menjadi milik Perancis dan baru pada tanggal 9 November 1954, Kamboja berhasil memerdekakan diri. Raja Norodom Sihanouk menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Kamboja. Di bawah kepemimpinan Norodom Sihanouk, Kamboja menjalin hubungan yang lebih intens dengan negara-negara komunis, seperti dengan RRC dan Vietnam Utara. Hal ini yang membuat Amerika Serikat khawatir akan terjadinya politik domino.

Tahun 1970 Sihanouk dijatuhkan Jendral Lon Nol yang didukung Amerika Serikat. Norodom Sihanouk melarikan diri ke Cina dan mendirikan pemerintahan pengasingan di Bejing yang dikenal dengan nama Royal Government National Union of Cambodia. Ketika Lon Nol berkuasa 20 tahun silam, lewat penggulingan Sihanouk, mereka dijanjikan akan bisa hidup lebih tenteram dan sejahtera. Dunia Barat, terutama AS, juga lega karena Sihanouk dianggap condong ke Beijing dan Vietnam Utara berhasil disingkirkan. Yang terjadi, Lon Nol ternyata memerintah dengan tangan besi.

Partai Komunis Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot mengambil alih kekuasaan. Lon Nol melarikan diri ke AS.Tahun 1975. Pol Pot mendapatkan dukungan dari Vietnam Utara (Vietkong). Akan tetapi saat berkuasa, Pol Pot melakukan perimbangan kerjasama dengan Cina. Saat Khmer Merah mendapatkan kekuasaan, mereka mengevakuasi rakyat dari perkotaan ke pedesaan di mana mereka dipaksa hidup dalam ladang-ladang yang ditinggali bersama. Rezim Pol Pot sangat kritis terhadap oposisi maupun kritik politik; ribuan politikus dan pejabat dibunuh, dan Phnom Penh pun ikut berubah menjadi kota hantu yang penduduknya banyak yang meninggal akibat kelaparan, penyakit atau eksekusi. Ranjau-ranjau darat (oleh Pol Pot mereka disebut sebagai “tentara yang sempurna”) disebarkan secara luas ke seluruh wilayah pedesaan.

Pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja. Pasukan Kamboja dikalahkan dengan mudah, dan Pol Pot lari ke perbatasan Thailand. Pada Januari 1979, Vietnam membentuk pemerintah boneka di bawah Heng Samrin, yang terdiri dari anggota Khmer Merah yang sebelumnya melarikan diri ke Vietnam untuk menghindari penmbasmian yang terjadi sebelumnya pada 1954. Banyak anggota Khmer Merah di Kamboja sebelah timur yang pindah ke pihak Vietnam karena takut dituduh berkolaborasi. Pol Pot berhasil mempertahankan jumlah pengikut yang cukup untuk tetap bertempur di wilayah-wilayah yang kecil di sebelah barat Kamboja. Pada saat itu, Tiongkok, yang sebelumnya mendukung Pol Pot, menyerang, dan menyebabkan Perang Tiongkok-Vietnam yang tidak berlangsung lama.

Munculnya Heng Samrin dan adanya intervensi dari Vietnam ke Kamboja, ternyata menimbulkan masalah Kamboja semakin berkepanjangan. Banyak negara yang terlibat dalam konflik Kamboja membuat konflik ini semakin rumit dan berlarut-larut. Upaya perdamaianpun dilakukan atas prakarsa dari ASEAN dan Pemerintah Perancis. Indonesia memprakarsai dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting (JIM) dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. JIM diselenggarakan sebaganyak dua kali, akan tetapi belum ada titik temu penyelesaian konflik Kamboja. Akan tetapi JIM I dan II dapat merumuskan:

1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja
2. Muncul upaya untuk mencegah masuknya rezim Pol Pot

Perancis kemudian menyelenggarakan konferensi tingkat internasional di Paris yakni dengan mengundang menteri luar negeri ASEAN, Vietnam, Laos, Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, dan keempat fraksi yang bertikai. Keempat fraksi yang dimaksud yakni Kelompok Heng Samrin yang didukung Vietnam, Kelompok Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot, Kelompok non komunis yanag dipimpin Son Sann, dan kelompok netralis Maolinaka yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk. Perjanjian Paris berhasil ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1991. Isi Perjanjian Paris yakni:

1. Dibaentuknya United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC)
2. Dibentukanya Supreme National Council (SNC) yang merupakan badan tertinggi di Kamboja
3. Penarikan seluruh kekuatan asing dari Kamboja
4. Akan diselenggarakan pemilu dibawah pengawasan PBB
5. Pengawasan pelaksanaan HAM
6. Pemulangan pengungsi Kamboja

Sejak saat itu pemerintahan di Kamboja dipegang oleh pemerintahan transisi dari PBB yang disebut UNTAC. Pada tanggal 23-25 Mei 1993 dilangsungkan pemilu di Kamboja. Hasil pemilu sebagai presiden Kamboja adalah Norodom Sihanouk, Perdana menteri I yaitu Norodom Ranaridh, dan Perdana Menteri II adalah Hun Sen.